Insentif Ekologis Bagi Desa: Bentuk Nyata Komitmen Lestari Kabupaten

Jakarta, 31 Juli 2021 – Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) bekerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) mengadakan diskusi interaktif dengan ASUMSI mengenai pola insentif yang dikembangkan oleh kabupaten dalam upaya memantik inovasi pembangunan berkelanjutan pada 30 Juli 2021. Dalam diskusi yang bertajuk “Menguak Potensi Insentif untuk Kabupaten Lestari” para narasumber berbagi mengenai pembelajaran dari kabupaten yang memiliki komitmen dan aksi nyata untuk mendorong prinsip kelestarian dalam pembangunan dengan melibatkan desa dan kaum muda sebagai ujung tombaknya.

Pada tahun 2020, Kementerian Keuangan menyerukan model transfer fiskal yang diharapkan mampu menjadi katalis dalam pengendalian perubahan iklim dan meningkatkan sinergi pemerintah pusat dan daerah di aspek tata kelola serta pendanaan melalui 3 skema yaitu Transfer Anggaran Nasional berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE). Ketiga skema transfer anggaran ini menjadi bentuk penghargaan bagi provinsi, kabupaten dan desa berdasarkan atas kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bentuk nyata komitmen terhadap pembangunan lestari yang menjaga lingkungan dan menyejahterakan masyarakat, beberapa Kabupaten anggota LTKL seperti kabupaten Siak dan Sigi telah mendorong skema insentif tersebut dari tingkat kabupaten ke tingkat desa melalui skema TAKE.

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah merupakan salah satu kabupaten perintis skema TAKE. Kabupaten Sigi telah mengalokasikan Dana Desa dengan dasar Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Daerah Sigi Hijau. “Kami mengalokasikan 1% Alokasi Dana Desa untuk desa yang berprestasi dalam mendukung implementasi visi Sigi Hijau – menjaga lingkungan dengan tetap produktif. Rencananya, persentase alokasi ini akan ditingkatkan per tahunnya. Desa sangat antusias dengan skema TAKE ini,” jelas Anwar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Sigi.

Beberapa indeks kinerja ekologis yang dinilai di tingkat desa adalah kebijakan anggaran desa untuk penguatan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, pertumbuhan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan pertumbuhan ketahanan ekologi. “Dari 176 desa di Kabupaten Sigi, hanya 29 desa yang belum memilki anggaran terkait kinerja ekologis ini,” lanjut Anwar.

Di era pandemi, pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengarahkan APBD ke kegiatan ekonomi yang berdampak langsung ke masyarakat dan selaras dengan kerangka pembangunan di tingkat pusat seperti Pemulihan Ekonomi Nasional. Selaras dengan hal tersebut, skema TAKE diharapkan dapat memberi insentif dari kabupaten ke desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat melalui pengembangan ekonomi produktif yang memprioritaskan perlindungan fungsi ekosistem termasuk hutan & gambut.

TAKE langsung dirasakan manfaatnya di tingkat desa. Nasya, Kepala Kampung Dayun, Kabupaten Siak, Riau merasakan secara langsung dampak dari TAKE. “Dana insentif TAKE dari kabupaten kami tambahkan dalam anggaran desa yang digunakan untuk membangun embung[1] agar penduduk tidak kekurangan air bersih dan budidaya komoditas ramah gambut seperti semangka. Kami fokus pada pengembangan produk turunan yang dikelola UMKM desa supaya masyarakat semakin percaya bahwa menjaga lingkungan itu ada manfaatnya,” jelas Nasya.

Nasya juga menjelaskan mengenai dampak TAKE pada penganggaran desa, “Dengan adanya TAKE, pastinya berdampak kepada penambahan anggaran. Kami jadi lebih percaya diri untuk membesarkan pemberdayaan masyarakat. Kami membuat turunan dari program TAKE ke RT-RT. Saya sedang membuat sayembara, di mana RT yang giat dalam menghijaukan lingkungan akan menjadi prioritas lokasi untuk program pemberdayaan desa.”

Dalam pembangunan desa, Menteri Desa telah menyatakan komitmen untuk bisa menggenjot pembangunan desa dengan memperhatikan keseimbangan ekologi lewat skema Desa SDGs. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penjelasan Marthella Rivera, Peneliti Muda Kementrian Desa PDTT, “TAKE sudah sejalan dengan dua dari tujuh agenda pembangunan RPJMN 2022-2024 serta garis besar SDGs yang kami dorong untuk desa. Insentif seperti TAKE sesungguhnya bentuk simbiosis mutualisme antara kabupaten dan desa karena tidak hanya memacu inovasi desa dalam penyusunan RKPDes tapi juga akan membuat daerah makin berdaya. Namun, terlepas dari ada atau tidak adanya insentif, sebenarnya pembangunan desa itu harus ramah lingkungan karena fungsi lingkungan itu menentukan keberhasilan pertumbuhan ekonomi juga. Semua saling terkait,” pungkas Marthella.

Insentif tidak hanya dalam skema anggaran seperti TAKE namun juga yang bersifat non-fiskal, baik berupa program, fasilitas, bahkan prioritas kesempatan. Velisitas Sunita, perwakilan kaum muda Sintang menceritakan pengalamannya dengan jaringan kaum muda, ”Mimpi kami adalah untuk mewujudkan Sintang yang maju, berkembang sesuai zaman, dengan tidak merusak lingkungan. Kami harus membantu desa untuk semakin inovatif, kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak tanpa melupakan budaya lokal. Saat ini kami dan berbagai mitra fokus mengembangkan produk ramah lingkungan ramah sosial  bersama UMKM di berbagai desa sebagai bentuk dukungan kaum muda untuk visi Sintang Lestari. Saya yakin skema seperti TAKE akan semakin menyemangati desa-desa di Sintang.”

Masih dalam rangkaian mendorong insentif nyata hingga tingkat desa ini, LTKL, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersama TAF juga mengadakan pelatihan bagi pemerintah kabupaten untuk kesempatan tukar belajar dan peningkatan kapasitas terkait skema TAKE dan implementasinya. Acara ini dilaksanakan pada 28-30 Juli yang dihadiri oleh lebih dari 150 orang dari berbagai kabupaten anggota APKASI.

[1] Embung atau tendon air merupakan waduk berukuran mikro di lahan pertanian yang dibangun untuk menampung kelebihan air hujan.

cross
Send this to a friend